Bener Meriah — Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tengah gencar merevitalisasi sejumlah sekolah. Namun, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah mempertanyakan hasil yang lebih penting: apakah mutu pendidikan ikut naik, atau pembangunan hanya berhenti pada fisik bangunan?

Ketua GMNI Bener Meriah, Afrian Toga, menilai pembangunan gedung sekolah memang penting. Tetapi, menurut dia, pendidikan tidak bisa diukur dari tembok baru, lantai yang diperbaiki maupun bangunan yang terlihat lebih megah.

“Jangan sampai gedungnya direvitalisasi, tetapi kualitas pembelajarannya tidak ikut direvitalisasi,” kata Afrian.

GMNI meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menunjukkan ukuran yang jelas terkait peningkatan mutu pendidikan. Bukan sekadar laporan administrasi, tetapi data dan capaian yang bisa diuji publik.

Afrian mempertanyakan perkembangan prestasi siswa, hasil belajar, pemerataan guru, kualitas tenaga pendidik hingga kondisi sekolah di wilayah pelosok dan sekolah yang terdampak bencana.

Revitalisasi Jangan Jadi Sekadar Proyek Fisik

Menurut Afrian, pemerintah jangan terjebak pada keberhasilan yang mudah terlihat.

Gedung sekolah selesai dibangun, anggaran terserap, proyek tuntas tetapi bagaimana dengan kualitas siswa?

“Jangan sampai revitalisasi hanya berhenti di beton. Yang harus direvitalisasi juga kualitas pembelajaran, kualitas guru, manajemen sekolah dan prestasi siswa,” tegasnya.

GMNI menilai pembangunan pendidikan seharusnya memiliki target yang terukur. Jika sekolah sudah diperbaiki tetapi kualitas pembelajaran dan prestasi siswa tidak menunjukkan perubahan, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya.

Sekolah Korban Bencana Jangan Jadi Korban Kedua

GMNI juga menyoroti sekolah yang terdampak bencana.

Afrian meminta pemerintah memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan selama proses rehabilitasi berlangsung.

“Jangan sampai anak-anak kehilangan waktu belajar dan tertinggal secara akademik karena penanganan pendidikan tidak berjalan seiring dengan pemulihan infrastrukturnya,” ujarnya.

Menurutnya, kerusakan bangunan dapat diperbaiki. Namun, ketertinggalan proses belajar siswa membutuhkan waktu lebih panjang untuk dipulihkan.

Pemerataan Guru Jadi Pekerjaan Rumah

Persoalan lain yang disorot GMNI adalah distribusi tenaga pendidik.

Afrian meminta pemerintah memiliki peta kebutuhan guru yang jelas agar tidak terjadi kesenjangan antara sekolah di pusat daerah dengan sekolah di wilayah pelosok.

“Jangan sampai kualitas pendidikan ditentukan oleh di mana seorang anak dilahirkan dan bersekolah,” katanya.

GMNI meminta pemerintah memastikan siswa di pelosok memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan guru berkualitas dan layanan pendidikan yang layak.

GMNI Desak Bupati Evaluasi Plt Kadisdik

Atas berbagai persoalan tersebut, GMNI Bener Meriah mendesak Bupati Bener Meriah melakukan evaluasi terhadap kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas).

Afrian menegaskan evaluasi bukan berarti mencari kesalahan. Evaluasi diperlukan untuk mengukur apakah pejabat yang diberi amanah benar-benar mampu mencapai target pendidikan.

“Kalau memang kinerjanya baik, tentu harus dipertahankan dan diperkuat. Tetapi kalau ada target yang tidak tercapai, persoalan yang tidak tertangani atau kebijakan yang tidak memberikan dampak nyata, maka harus ada koreksi,” ujarnya.

GMNI juga mengingatkan agar serapan anggaran dan jumlah sekolah yang direhabilitasi tidak dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan.

Sebab, sekolah yang megah belum tentu melahirkan pendidikan yang hebat.

Minta Dinas Pendidikan Buka Data

GMNI mendesak Dinas Pendidikan membuka data capaian pendidikan kepada masyarakat.

Mulai dari prestasi siswa, hasil belajar, distribusi guru, kondisi sekolah terdampak bencana hingga target peningkatan mutu pendidikan.

“Masyarakat berhak tahu. Jangan hanya diperlihatkan sekolah yang sudah selesai direvitalisasi. Tunjukkan juga bagaimana prestasi siswa, bagaimana kualitas pembelajaran dan bagaimana kondisi pendidikan di pelosok,” kata Afrian.

GMNI menegaskan kritik tersebut bukan penolakan terhadap revitalisasi sekolah. Justru, pembangunan fisik dinilai harus menjadi pintu masuk untuk membenahi persoalan pendidikan secara menyeluruh.

Bagi GMNI, persoalannya sederhana: jangan sampai pemerintah sibuk mempercantik sekolah, tetapi lupa memperbaiki kualitas pendidikan di dalamnya.

Sebab, ukuran keberhasilan pendidikan bukan seberapa banyak bangunan sekolah yang berdiri baru.

Melainkan seberapa banyak anak Bener Meriah yang berhasil keluar dari sekolah dengan ilmu, prestasi dan masa depan yang lebih baik.