Redelong, gayopostnews.com  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, S.STP., M.AP., menerima Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pascabencana Hidrometeorologi Aceh di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026).

Tim yang dipimpin Boby Syahputra, SE., M.Si., tersebut datang untuk memperkuat koordinasi pembentukan Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PPR) pascabencana di Kabupaten Bener Meriah.

Pertemuan itu juga membahas langkah percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Sekda Riswandika menyampaikan sejumlah aspirasi Pemkab Bener Meriah untuk diteruskan kepada Pemerintah Aceh, terutama terkait percepatan penanganan infrastruktur.

“Kami berharap tim dapat menyuarakan isi hati nurani kami ini di tingkat Provinsi Aceh, karena Pemerintah Aceh lebih dekat dengan pemerintah pusat dalam melakukan koordinasi,” ujar Riswandika.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur perlu dipercepat karena menyangkut akses masyarakat sekaligus pemulihan aktivitas ekonomi di daerah.

“Dengan percepatan perbaikan akses infrastruktur, kami berharap aktivitas dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik,” katanya.

Pembentukan sekretariat posko tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/705/2026 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/643/2026 terkait pembentukan Sekretariat Pos Komando Satuan Tugas Koordinasi dan Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2026-2028.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah Dr. Samusi Purnawira Dade, S.H., S.IP., M.Si., Kepala BPBD Ilham Abdi, S.STP., M.AP., Sekretaris Bappeda, sejumlah camat serta perwakilan kepala SKPK.

Sementara Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pascabencana Hidrometeorologi Aceh turut dihadiri T. Izriansyah, S.Sos., Pazli, S.KM., M.Kes., Wisdya Wardhani dari BPBA, serta Bunyamin, Anggota Pengendalian Kegiatan P2K.