Redelong, Gayopostnews.com – Penguatan hukum adat dan pelestarian kebudayaan Gayo menjadi sorotan dalam Dialog Budaya Gayo yang difasilitasi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh (BPK Aceh), di Aula Setdakab Bener Meriah, Kamis (15/10/2026).
Forum yang diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat tersebut mendorong lahirnya rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan DPRK Bener Meriah untuk memperkuat regulasi pelaksanaan hukum adat di tingkat kampung.
Ketua panitia sekaligus Ketua Perkumpulan Pegiat Budaya Gayo Bener Meriah, Munawir (42), mengatakan penguatan regulasi diperlukan agar penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.
Dalam pemaparannya, Munawir menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia juga mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang mengatur penyelesaian 18 jenis sengketa atau perselisihan melalui mekanisme adat.
Menurut Munawir, ketentuan tersebut perlu diperkuat dengan regulasi di tingkat kabupaten agar pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat memiliki pedoman yang lebih jelas.
“Banyak persoalan yang sudah diselesaikan di tingkat desa, akan tetapi masih bermuara di pihak kepolisian,” ungkap Munawir.
Ia berharap dialog tersebut tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama DPRK melalui penyusunan qanun terkait pelaksanaan sanksi adat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, kejelasan regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat peran lembaga adat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya Gayo di tengah masyarakat.
Libatkan Pemerintah dan Akademisi
Dialog Budaya Gayo menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar, akademisi Turham AG, S.Ag., M.Ag., Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukry Tomtars, S.E., M.AP., serta Kepala Bidang Kebudayaan Bener Meriah, Yusri, S.Pd.
Dalam pemaparannya, Bupati Tagore Abubakar menjelaskan sejarah dan kebudayaan Gayo, termasuk keberadaan serta legalitas Dewan Adat Gayo yang dipimpinnya.
Sementara itu, narasumber lainnya membahas pentingnya pelestarian kebudayaan dari perspektif akademik, pengembangan pariwisata, dan pembangunan daerah.
Pelestarian budaya dinilai tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga tradisi warisan leluhur, tetapi juga memiliki potensi untuk memperkuat identitas masyarakat sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya di Bener Meriah.
Forum tersebut turut membahas peluang dukungan pendanaan bagi kegiatan kebudayaan melalui program Dana Indonesiana yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan.
Dimeriahkan Atraksi Seni dan Budaya Gayo
Selain menjadi ruang diskusi, kegiatan ini juga menampilkan beragam atraksi seni dan budaya sebagai bentuk pengenalan sekaligus upaya menjaga warisan budaya Gayo.
Sejumlah penampilan yang memeriahkan acara di antaranya Didong Gayo, tari kolaborasi etnis Nusantara oleh Forum PSJN Bener Meriah, pembacaan puisi Gayo bersama alumni FTBI tingkat nasional, serta musikalisasi puisi.
Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri atas pegiat budaya, tokoh masyarakat, seniman, akademisi, mukim, reje kampung, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Menutup rangkaian kegiatan, Munawir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atas dukungan dan fasilitasi sehingga Dialog Budaya Gayo dapat terlaksana.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga, mengembangkan, serta melestarikan kebudayaan Gayo agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.
